Dasco: Indonesia Kini Jadi Pilihan Investasi, DPR Siap Susun UU Ketenagakerjaan Baru

Jakarta, BBI CO ID- Wakil Ketua DPR RI Prof Sufmi Dasco Ahmad menyatakan optimisme terhadap masa depan perekonomian Indonesia. Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) II dan Rapat Kerja Nasional Rakernas IV (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis malam (12/2/2026).

"Sore hari ini saya semakin optimistis bahwa bangsa Indonesia akan maju dan mandiri," kata Dasco dalam sambutannya.

Dasco menilai semangat persatuan para pekerja yang tergabung dalam berbagai federasi dan konfederasi menjadi modal penting bagi kemajuan bangsa.

Menurutnya, gerakan serikat pekerja saat ini tidak lagi semata-mata untuk kepentingan kelompok, melainkan untuk kepentingan bersama sebagai bangsa.

Ia menegaskan kesejahteraan pekerja tidak bisa dipisahkan dari sistem perekonomian nasional. Karena itu, DPR bersama pemerintah tengah bekerja keras membangun perekonomian dengan prinsip tidak boleh ada satu pun yang tertinggal.

Salah satu upaya yang dilakukan, kata Dasco, adalah pembangunan desa bersamaan dengan industrialisasi perkotaan.

 Ia menyinggung kebijakan penetapan harga gabah Rp 6.500 per kilogram serta pemberian sanksi bagi pembeli di bawah harga tersebut sebagai bentuk keberpihakan pada petani.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan swasembada pangan pada 2025 serta membangun lebih dari 82 ribu Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih yang ditargetkan rampung pada 2026. Program makanan bergizi gratis juga disebutnya sebagai bagian dari penguatan daya beli masyarakat.

Menurut Dasco, meningkatnya daya beli masyarakat desa yang jumlahnya lebih dari 130 juta jiwa akan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri.

 "Kalau industri bertumbuh, kesejahteraan pekerja juga harus meningkat," ujarnya.

Terkait investasi, Dasco mengungkapkan Presiden menerima banyak masukan dari pengusaha dalam dan luar negeri. Ia menyebut Indonesia dinilai sebagai salah satu negara dengan tingkat keamanan investasi yang baik di kawasan ASEAN.

Namun demikian, pemerintah juga tengah mengkaji kebijakan agar investasi asing memberikan dampak lebih besar bagi penciptaan lapangan kerja di dalam negeri. Salah satunya dengan mendorong kepemilikan agen dan distribusi oleh pengusaha nasional.

Ia juga menyinggung rencana pemberian insentif bagi industri berorientasi ekspor, serta kemungkinan penjualan produk ekspor di pasar domestik dengan ketentuan pajak tertentu guna memperluas produksi dan penyerapan tenaga kerja.

Di sisi lain, pemerintah disebutnya terus melakukan penindakan terhadap penyelundupan tekstil dan barang ilegal yang merugikan industri dalam negeri. Penertiban di sektor perpajakan juga dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara.

Dalam kesempatan itu, Dasco menegaskan DPR tengah menyiapkan undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan lebih adil bagi semua pihak. DPR menargetkan pembahasan rampung sebelum Oktober 2026.

"Dalam waktu dekat DPR akan membuka dialog intensif dengan serikat pekerja, pengusaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar undang-undang ketenagakerjaan yang baru menghadirkan keadilan dan perlindungan sosial tenaga kerja yang prima sekaligus mendorong pertumbuhan industri," ujarnya.

Dasco berharap proses perumusan UU tersebut dilakukan dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih, serta dilandasi saling percaya antar pemangku kepentingan.

Dengan mengucap basmalah, Dasco secara resmi membuka Rakernas II KSPSI. 

"Semoga membawa manfaat bagi perjuangan pekerja dan kemajuan bangsa," tutupnya.(bur)